UPY mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Se Indonesia “Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme” pada hari Senin dan Selasa, 25 dan 26 September 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center dan Peninsula Island Tanjung Benoa Bali. Dari UPY pertemuan tersebut dihadiri oleh Rektor Dr. Ir. Paiman MP dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama Muhammad Fairuzabadi, S.Si., M.Kom. Rektor UPY juga merupakan salah satu steering comitee dalam acara tersebut.
Agenda acara pada tamggal 25 September 2017 diawali dengan pembukaan yang diisi dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Garuda Pancasila, dan Doa Sambutan Ketua Panitia Pengarah oleh Dr. Putri Anggreni, SE., MBA., M.Pd. Dalam sambutannya ketua SC menyatakan bahwa acara deklasrasi bersama oleh pimpinan seluruh PT se indonesia ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka tunggal Ika. Pentingnya acara ini karena saat ini sudah mulai munculnya sikap radikalisme dan intoleransi di kalangan masyarakat. Situasi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan Republik Indonesia. Peran PT sangat strategis dalam membentengi masyarakat dari sikap radikalisme, oleh karena itu penting adanya deklarasi dan bertemu bersama untuk berunding dan menyatakan sikap untuk menolak radikalisme dan ancaman terhadap pancasila.
Sambutan MENRISTEKDIKTI oleh P. Dalam sambutannya pada acara tersebut, Menristek Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., AKmengatakan, perguruan tinggi harus merawat empat pilar kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia mengatakan perguruan tinggi akan merumuskan langkah nyata dari deklarasi tersebut. Setelah rumusan dihasilkan, menurut Nasir, tahap berikutnya adalah implementasi di kampus. “Melalui Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga akan dirumuskan apa yang bisa diimplementasikan dari wawasan kebangsaan dan sistem bela negara dengan Kementerian Pertahanan.
Dengan Unit Kerja Presiden bidang pembinaan ideologi Pancasila juga akan digarap. Jangan normatifnya saja, tapi juga harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Kemristekdikti diwujudkan dalam hal perekrutan dosen dan CPNS maupun pegawai tetap non PNS yang menjadi sangat selektif. Di samping kemampuan akademik dan kemampuan dasar yang baik, mereka tidak boleh terpapar dengan radikalisme. “Kami juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan screening. Begitu pula dengan perguruan tinggi swasta yang juga harus menyeleksi para dosen dan pegawai,” ujarnya.
Dia juga meminta rektor untuk mendata para dosen pegawai yang terpapar radikalisme untuk selanjutnya ada pembinaan. “Rektor harus mengetahui lingkungan kampusnya seperti apa,” kata Nasir.Ke depan, lanjut Nasir, aksi-aksi seperti ini harus terus dilakukan. Pemahaman pada Pancasila melalui pendalaman dalam kegiatan akademik mengenai sejarah lahirnya Pancasila dan mengapa harus ada lima sila dalam Pancasila. “Perguruan tinggi Indonesia harus menjadi pintu gerbang keberlangsungan Pancasila dan menjaga bingkai NKRI,” katanya.
Dalam acara ini diagendakan Seminar Kebangsaan dengan tema “Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai Benteng Pancasila dan NKRI ” oleh Jendral (Pol) Drs. H. M. Tito Karnavian MA. Ph.D., H. Lukman Hakim Syaifuddin, Yudi Latief, Ph.D., dan Prof. H. Ahmad Buya Syafii Maarif, dengan moderator Erwin Usman.
Pada hari selasa, 25 September 2017 ribuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia menyatakan sikapnya dalam melawan radikalisme dan intoleransi. Deklarasi kebangsaan perguruan tinggi melawan radikalisme itu dibacakan di hadapan Presiden Joko Widodo di Nusa Dua Convention Center, Bali.
Dalam pernyataannya, para pimpinan perguruan tinggi itu menyampaikan bahwa muncul kecenderungan dan berkembangnya ajaran atau paham radikal di Indonesia. Ajaran yang mengajarkan kekerasan dalam mencapai tujuan dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang bertentangan dengan Pancasila.
Perguruan tinggi Indonesia sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan menemukan dan menegakkan kebenaran serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa, negara dan kemanusiaan. Untuk itu, perguruan tinggi harus mengambil sikap jelas dan tegas dalam mencegah, melawan radikalisme dan mengambil peran nyata dalam membela Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Atas dasar pemikiran itu pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia menyatakan:
Berikut ini adalah isi Deklarasi tersebut:
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia menyatakan :
1. Satu Ideologi, Pancasila.
2. Satu Konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Satu Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Satu Semboyan, Bineka Tunggal Ika.
5. Satu Tekad, Melawan Radikalisme dan Intoleransi.
Bali, 26 September 2017
Pimpinan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi mengatakan bangga dengan deklarasi para rektor dan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia untuk terus berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden mengingatkan bahwa perguruan tinggi adalah sumber pengetahuan dan pencerahan. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya kalau perguruan tinggi dimanfaatkan oleh segelintir pihak sebagai medan infiltrasi ideologi ini. Jokowi mengatakan, sekarang ini telah terjadi infiltrasi ideologi yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah belah Indonesia. Infiltrasi ini muncul dengan cara-cara baru, halus, lembut, dengan pendekatan yang akrab, dan sering menyentuh hati.
Kepada seluruh rektor maupun direktur perguruan tinggi, Presiden meminta untuk melakukan pembinaan kembali. Ia mengimbau agar ideologi Pancasila perlu dimasukkan pada sistem pendidikan, baik pada kurikulum, ekstra kurikuler, tempat kerohanian atau ibadah.